• Gubernur SULTRA Terima Bintang Mahaputra Utama

    JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana selengkapnya

  • Cuti Bersama dan Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1434 H

    Jakarta (Pinmas)—Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013. SKB tersebut ditandatangani Menteri selengkapnya

  • IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA.2012   1. Tabel  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA 2012 Uraian  Anggaran Setelah selengkapnya

  • Potret Realisai Belanja Daerah Semester I Tahun 2013

    Pemerintah Kab. Konawe Ringkasan Realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2013 KODE URAIAN JUMLAH  4 PENDAPATAN selengkapnya

  • Mudik Tak Boleh Gunakan Kendaraan Dinas

    JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menegaskan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Hal itu disampaikan selengkapnya

  • Banjir Rendam Konawe, 35 SD Diliburkan

    Luapan aliran sungai Lahombuti dan Kali Konaweeha mengakibatkan banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Konawe. Bencana tersebut tidak hanya menenggelamkan rumah warga, namun gedung selengkapnya


 

Profil Kepala Daerah

Profil Kepala Daerah

Kepala Daerah Kabupaten Konawe

 

SP2D Cair


 

Agenda

Info Konawe - Berita - Detil

Mudik Tak Boleh Gunakan Kendaraan Dinas

Kamis, 01 Agustus 2013 | 1641 HITS
Diposting Oleh: suparjo hanna

Mudik Tak Boleh Gunakan Kendaraan Dinas http://www.menpan.go.id

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menegaskan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Hal itu disampaikan menyusul pertanyaan sejumlah pihak yang sering menyaksikan kendaraan dinas digunakan untuk mudik ke luar kota.
 
Penggunaan kendaraan dinas diatur  dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Dalam lampiran II poin 5 peraturan tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja.  “Kendaraan dinas juga dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,” ujarnya menjawab wartawan di kantornya, Rabu (31/07).
 
Ditambahkan, kendaraan dinas operasional juga hanya digunakan di dalam kota. Penggunaan keluar kota harus dengan ijin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah, atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.
 
Kepada seluruh jajaran pegawai negeri, diminta agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, karena hal itu melanggar ketentuan Permen PAN No. 87/2005, yang sampai saat ini masih berlaku.
 
Pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. “Pimpinan dapat mengambil tindakan, baik berupa teguran atau sanksi lain terhadap pegawainya yang tidak mengindahkan ketentuan ini,” tambah Wamen.
 
Permen PAN tersebut juga mengatur tentang cuti, termasuk cuti bersama dalam rangka hari libur keagamaan, yang diatur tersendiri dengan keputusan Bersama Menteri PAN, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 
Disebutkan, cuti bersama PNS merupakan bagian dari cuti tahunan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. “Sebelum atau sesudah pelaksanaan cuti bersama, PNS tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan, kecuali alasan lain diluar cuti tahunan,” tambah Wamen. (ags/HUMAS MENPANRB)

Komentar Anda: